Jual Beli: Definisi, Hukum, dan Rukunnya

Penyusun: Ahla Kembara, B.Sh., M.S.I

Jual beli merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam syariat Islam, aturan mengenai jual beli disusun untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Definisi Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti:

أخذ شيء، وإعطاء شيء

“Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu”

Sedangkan secara istilah syariat (hukum), jual beli didefinisikan sebagai:

مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض

“Pertukaran harta dengan harta meskipun masih dalam tanggungan (utang), atau pertukaran manfaat yang mubah (boleh) untuk selamanya, dengan catatan bukan termasuk riba dan bukan pula qardh (pinjaman).”

Hukum Jual Beli dan Dalilnya

Hukum asal jual beli adalah boleh (jaiz). Hal ini didasarkan pada tiga dasar hukum utama:

• Al-Qur’an: Allah ﷻ berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.”

• As-Sunnah: Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda:

إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً

“Jika dua orang lelaki melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar (pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan) selama keduanya belum berpisah dan masih bersama.” (H.R. Bukhari, no. 2112, Muslim, no. 1531)

• Ijma’ (Konsensus): Kaum muslimin telah bersepakat (ijma) atas bolehnya jual beli secara umum.

Dalil ‘Aqli (Alasan Logis): Kebutuhan manusia mendorong adanya jual beli. Manusia sering kali membutuhkan barang yang dimiliki orang lain demi kemaslahatannya, dan tidak ada cara yang benar secara hukum syar’i untuk mendapatkan barang tersebut kecuali melalui jual beli. Oleh karena itu, hikmah menuntut diperbolehkannya praktik ini agar tujuan hidup manusia tercapai.

Rukun Jual Beli

Agar sebuah transaksi dianggap sah, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi:

1. Pelaku Transaksi (Al-’Aqid): Mencakup penjual dan pembeli.
2. Objek Transaksi (Al-Ma’qud ‘Alaih): Barang yang dijual atau dibeli.
3. Shighah (Ijab dan Qabul):
   • Ijab: Ucapan dari penjual, contohnya: “Saya jual barang ini.”
   • Qabul: Ucapan dari pembeli, contohnya: “Saya beli barang ini.”

Bentuk Shighah:

• Shighah Qauliyah: Melalui lisan (seperti contoh tersebut di atas).
• Shighah Fi’liyah (Mu’athah): Serah terima secara nyata tanpa ucapan. Contohnya, pembeli memberikan uang kepada penjual, lalu penjual memberikan barangnya tanpa ada kata-kata yang diucapkan.

Hukum Persaksian dalam Jual Beli

Apakah harus ada saksi saat kita berjual beli? Dalam syariat, menghadirkan saksi hukumnya adalah mustahab (dianjurkan atau sunnah) dan bukan wajib.

Dalil dan Penjelasannya

Allah ﷻ berfirman:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.” (QS. Al-Baqarah ayat  282).

Meski ini berupa perintah, namun perintah ini bersifat anjuran (irsyad) untuk keamanan dan kemaslahatan, bukan kewajiban. Hal ini diperkuat dengan ayat selanjutnya (Surat al-Baqarah ayat 283) disebutkan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

“Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.”

Ini menunjukkan bahwa jika ada rasa saling percaya, persaksian tidak wajib dilakukan.

Ada riwayat juga dari Ammarah bin Khuzaimah bahwa pamannya (seorang sahabat Nabi) menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Nabi kemudian berjalan cepat agar si Badui bisa mengikuti untuk mengambil uangnya. Namun di tengah jalan, orang-orang yang tidak tahu kuda itu sudah laku mulai menawar kuda tersebut (yasumunahu). ( HR. Abu Dawud, no. 3607, An-Nasa’i, no. 4647, dan Ahmad, no. 21883.

Wajhul Istidlal dari hadis ini adalah Nabi ﷺ membeli kuda tersebut tanpa ada saksi di antara mereka. Jika bersaksi itu wajib, tentu Nabi ﷺ tidak akan membeli kuda itu kecuali setelah adanya saksi.

Kemudian para sahabat terbiasa berjual beli di pasar pada zaman Nabi ﷺ dan tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk selalu bersaksi, atau para sahabat sengaja melakukannya untuk setiap transaksi kecil.

Karena transaksi jual beli terjadi sangat sering di pasar, toko, warung atau lapak, dalam kehidupan sehari-hari, mewajibkan saksi pada setiap hal kecil akan menimbulkan kesulitan (masyaqqah) bagi masyarakat. Bayangkan kalau kita membeli gorengan, nasi uduk, kopi, es teh, harus memanggil atau membawa saksi, kita akan merasa repot bukan?!

Namun, jika transaksi tersebut menyangkut transaksi besar dengan pembayaran tempo (utang), atau transaksi besar seperti jual beli tanah, rumah, bangunan atau gedung, kendaraan bermotor, dan lainnya yang memang darurat membutuhkan saksi, maka sangat dianjurkan untuk menuliskan dan membawa saksi guna menghindari perselisihan dan sengketa di kemudian hari.

Referensi:

Majmū‘ah min Al-Mu’allifīn, Al-Fiqh Al-Muyassar fī Dhau’ Al-Kitāb wa As-Sunnah, (Madinah: Mujamma‘ Al-Malik Fahd, 1424 H), 1/211-212.

Baca Juga:

• Memahami Hakikat Fikih Muamalah: Fondasi Ekonomi Syariah
• Memahami Ilmu Faraidh: Distribusi Keadilan dalam Pembagian Warisan
• Ganti Lebih Saldo e-Toll termasuk Riba?