PKI di Indonesia: Kekejaman, Paradoks, dan Propaganda Kesetaraan

Sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari jejak konflik ideologi dan perebutan pengaruh politik. Pergolakan antara ideologi Islam dengan ideologi-ideologi lain adalah dinamika sejarah yang tak terbantahkan. Di antara peristiwa yang sampai sekarang menyisakan ingatan bahkan trauma masyarakat adalah kehadiran Partai Komunis Indonesia (PKI), sebuah partai politik yang pada masanya mempropagandakan kesetaraan sosial dan ekonomi, tapi di balik jargon itu, terlihat oleh sejarah bahwa partai politik ini pelaku agenda kekerasan dan dominasi politik. Komunisme, dengan klaim egalitarianismenya, pada praktiknya memiliki risiko yang sama dengan kapitalisme, karena siapa yang memegang kendali ekonomi, dia juga yang mengendalikan politik dan kekuasaan.

PKI muncul dengan janji keadilan sosial bagi rakyat, namun kenyataannya, janji itu kerap dibarengi dengan kemunafikan dan kekejaman yang sangat telanjang. Betapa tidak? intimidasi, pembunuhan, dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap penghalang, khususnya santri, ulama, dan komunitas Islam, telah menjadi fakta sejarah yang yang tak bisa dihapus dari buku maupun ingatan masyarakat. Kesetaraan dan kesejahteraan macam apa yang akan mereka wujudkan dengan membantai orang-orang tak berdosa?

Dalam sebuah makalah, Taufik Ismail menyebutkan bahwa komunisme membantai 120 (seratus dua puluh) juta manusia di 75 negara, selama 74 tahun, sepanjang 1917-1991. Bisa diartikan bahwa Partai Komunis sedunia membunuh rata-rata 1.621.621 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) orang setahun, artinya 4.504 sehari, 3 orang per menit, 20 detik per orang selama 74 tahun di 75 negara. Semua itu berangkat dari buku rujukan tertinggi ideologinya, yaitu Manifesto Komunis, disusun pada tahun 1848 oleh berhala ideologi ini; Karl Marx dan Friedrich Engels, yang mengisyaratkan perebutan kekuasaan dengan kekerasan, bermakna sampai pada penumpahan darah. Itulah tujuan ideologi tersebut.

Janji kesetaraan yang mereka kampanyekan sering kali menjadi topeng bagi ambisi kekuasaan itu sendiri. Memahami PKI berarti menelusuri sejarah panjang mereka, dari pemberontakan 1926-1927, tragedi Madiun 1948, hingga peristiwa G30S/PKI 1965, sekaligus menelisik bagaimana ideologi, kondisi ekonomi, dan masyarakat beragama saling berinteraksi dalam konteks sosial-politik.

Pemberontakan PKI 1926 – 1927: Kekerasan Membabi-buta sebagai Instrumen Politik

Sejak awal berdirinya, PKI menunjukkan kecenderungan menerapkan pola kekerasan untuk mencapai tujuan ideologi, persis dengan akar pemikiran dan pola pergerakan yang dilakukan oleh ideologi mereka; Marxisme-Leninisme. Tahun 1926-1927, PKI mengobarkan pemberontakan di Banten, Jawa Barat, dan Sumatera, berusaha menggulingkan pemerintah kolonial Belanda dan mendirikan pemerintahan ala Soviet.

Di Banten, aksi mereka menargetkan kantor-kantor pemerintah kolonial, sementara di Sumatera Utara, pemberontakan berbasis petani menyerang landlord dan pejabat Belanda. Persoalannya, PKI bukan hanya menyasar penjajah kolonial, masyarakat pribumi yang dianggap tidak sejalan dengan PKI juga menjadi sasaran kekerasan. Meskipun pada akhirnya pemberontakan gagal, dampaknya meluas dan menghantam berbagai lapisan masyarakat; selain anggota-anggota PKI sendiri yang tewas, masyarakat sipil yang tak bersalah, termasuk pemimpin desa dan komunitas Islam yang sehari-hari menjaga tatanan sosial dan tradisi, juga menjadi korban kekerasan tanpa alasan yang jelas.

Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan membabi-buta merupakan instrumen politik PKI, sementara janji kesetaraan hanyalah propaganda untuk lebih mudah melakukan mobilisasi massa. Propaganda itu menutupi fakta bahwa sesungguhnya ambisi mereka adalah menguasai politik dan sosial, bukan menegakkan keadilan bagi rakyat.

Tragedi Madiun 1948: Tindakan Jahannam Tak Manusiawi  terhadap Rakyat, Ulama dan Santri

Dua dekade kemudian, PKI muncul kembali dengan agenda lebih agresif dan represif. Pada 18 September 1948, PKI bersama Front Demokrasi Rakyat (FDR) mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur, dan berupaya menggulingkan pemerintahan sah serta mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Peristiwa ini diikenal dengan Pemberontakan Madiun (Madiun Affair). Gerakan ini dipimpin oleh Muso yang belum lama kembali dari Moskow, juga Amir Syarifuddin yang baru saja didesak untuk melepaskan diri dari posisi Perdana Menteri, karena ia dianggap gagal membawa kepentingan kedaulatan dan keutuhan Indonesia di perundingan Renville.

Bagaikan kerumunan kalong, para anggota dan pendukung PKI maupun Front Demokrasi Rakyat (FDR) turun ke jalan-jalan. Dari berbagai arah, mereka jalan bergerombol dengan membawa senapan, arit, kelewang, pentungan, dan berbagai senjata lainnya. Dalam waktu relatif singkat, laskar abangan itu berhasil menguasai wilayah yang diduduki. Mereka kemudian melakukan aksi berikutnya, yakni pembunuhan massal. Semua tokoh masyarakat yang dianggap anti komunis ditangkapinya. Umat Islam menjadi sasaran utama. Kiai-kiai dibantai, pesantren dibakar, kitab-kitab agama dihancurkan, dan simbol-simbol Islam dirusak. Banyak pesantren di sekitar Madiun dan Ponorogo mengalami nasib serupa, bangunan dibakar, santri ditangkap, dan guru-guru agama disiksa karena menolak ikut ideologi komunis. FDR dan PKI juga menyasar para bupati, patih, wedana, kepala kepolisian, jaksa, guru, dan pemuka organisasi masyarakat beserta bawahannya yang menolak ikut atau mendukung PKI.  Bahkan istri dan anak para polisi tak luput dari penyerangan. Dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun yang diterbitkan untuk Jawa Pos, anak-anak dan istri para polisi hampir disembelih oleh para anggota FDR/PKI jika pasukan Siliwangi tidak segera datang.

Di titik-titik yang lain, proses untuk eksekusi para penentang komunis telah mereka siapkan. Mereka menyediakan lubang-lubang pembantaian, tersebar di area Madiun, Magetan, dan sekitarnya. Para korban yang telah disekap, diborgol, kemudian digiring satu per satu untuk dijagal oleh anggota FDR dan PKI. Digambarkan betapa sadisnya PKI membantai para sasarannya lewat sebuah judul tulisan di buku Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun; Darah di Lantai Loji Setinggi Mata Kaki. Para saksi yang selamat dari pembantaian di loji pabrik gula Rejosari, yaitu Salis, Rokib, Sartono, Sujono, serta Lasman, mengatakan bahwa suasana pembantaian ketika itu hampir mirip impian, (mirip mimpi tapi itu adalah kenyataan -red). Mereka melihat tubuh-tubuh manusia bertumbangan dan jatuh berguling-guling dihajar peluru tajam dan granat tangan. Bau mesiu dan anyir darah memenuhi sekitar loji. Rono Kromo (89 tahun), yang ketika itu ikut mengangkat para korban, mengisahkan bahwa ketika dia masuk ruangan, puluhan orang berserakan bersimbah darah. “Waktu saya masuk ruangan, kaki saya terasa…nyess… ketika menginjak darah di lantai,” ujar Rono Kromo. Darah kental di lantai itu, kata Rono Kromo melanjutkan, mencapai mata kakinya waktu diinjak. (Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun, 62-63)

Peristiwa Madiun menunjukkan satu fakta, janji kesetaraan dan keadilan sosial ala PKI tidak disertai penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Kekejaman mereka terhadap ulama, santri, dan masyarakat Muslim adalah bukti nyata tindakan menentang ajaran Islam, yang menegaskan perlindungan darah, nyawa, kehormatan, dan harta.

G30S/PKI 1965: Dalang, Kekacauan Sosial, dan Dampak Besar

Dua dekade setelah tragedi Madiun, Indonesia kembali diguncang oleh peristiwa yang mengubah arah sejarah bangsa; G30S/PKI 1965. Sejumlah perwira tinggi militer TNI AD diculik, dibunuh, kemudian dibuang jasadnya ke sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari Gerakan Revolusi. Tanggal 1 Oktober 1965, G30S menyiarkan langsung lewat radio terkait berdirinya Dewan Revolusi Indonsia. Meskipun kelompok ini mengklaim bertujuan menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup oleh Dewan Jenderal, banyak yang meyakini bahwa PKI berada di balik peristiwa ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk merebut kekuasaan dan menjadikan PKI sebagai kekuatan dominan dalam negara. Di saat yang sama ketakutan dan kepanikan menyebar ke seluruh negeri. Berita pembunuhan, penculikan, dan kekacauan politik memenuhi wilayah Jawa, Bali, sebagian Sumatera, dan Kalimantan sekaligus meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.

Kemudian, kontroversi muncul, siapa dalang dibalik G30S/PKI? Maka berkembanglah menjadi tiga teori besar dan menimbulkan perdebatan fakta dan spekulasi, yakni:

Teori PKI sendiri sebagai dalang. Menurut teori ini, PKI berupaya menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggantikannya dengan sistem komunis. Dipa Nusantara (D.N.) Aidit, sebagai pemimpin PKI, diyakini menjadi otak di balik peristiwa tersebut. Teori ini didukung oleh Dekrit No.1 Dewan Revolusi yang menunjukkan bahwa G30S/PKI merupakan gerakan perebutan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak.

Teori Soekarno sebagai dalang. Beberapa pihak berpendapat bahwa Soekarno merancang G30S/PKI untuk menyingkirkan kekuatan militer yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Teori ini didasarkan pada pidato-pidato Soekarno yang menyatakan bahwa G30S/PKI adalah bagian dari strategi politiknya.

Teori Soeharto sebagai dalang. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Soeharto memanfaatkan peristiwa G30S/PKI untuk membuat konsolidasi untuk meraih kekuasaan dan menggulingkan Soekarno. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa Soeharto tidak termasuk dalam daftar jenderal yang hendak diculik oleh PKI, yang menimbulkan pertanyaan mengenai peranannya dalam peristiwa tersebut.

Terlepas siapa dalang sebenarnya, secara mata telanjang, disaksikan oleh pelaku sejarah, dicatat oleh dokumen sejarah, kemudian dibaca oleh para pembaca sejarah, menunjukkan dokumentasi sejarah yang hidup dan tertulis atas perilaku biadab dan kejam PKI terhadap masyarakat yang dianggap kontra ideologi mereka. Korban kebiadaban mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah cermin konflik ideologi yang mengklaim keadilan sosial tetapi diiringi kekerasan sistematis menyasar siapa saja yang menolak atau tidak sejalan dengan ideologi tersebut, tanpa memandang usia, status, atau keyakinan. Propaganda kesetaraan PKI bertabrakan secara brutal dengan realitas di lapangan, karena pola mereka sebenarnya adalah kontrol politik dan dominasi kekuasaan menjadi prioritas, sementara nyawa dan kehormatan manusia dikorbankan.

Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya mengandalkan kekuatan massa dan militansi kader dalam upaya meraih kekuasaan. PKI memang cukup lihai dalam menyebarkan propaganda dan melakukan infiltrasi. Langkah tersebut tentu bagian dari strategi menuju hegemoni PKI di negeri ini. Itulah yang menjadikan PKI sempat tampil sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok pada awal 1960-an.

Melalui media seperti Harian Rakyat dan organisasi kebudayaan LEKRA, PKI menyebarkan narasi bahwa mereka pembela rakyat kecil, sementara lawan politik dicap feodal atau anti rakyat. Membelah masyarakat dengan memanipulasi istilah sosial; borjuis dan proletar. PKI juga menghasut masyarakat untuk saling membenci satu sama lain dengan memainkan berbagai narasi, seperti kelas sosial-ekonomi (Class Struggle), kontra revolusi, dan keadilan sosial. PKI juga melakukan infiltrasi (penyusupan)ke  berbagai lapisan dan elemen masyarakat, mulai dari buruh (SOBSI), tani (BTI), pemuda (Pemuda Rakyat), hingga perempuan (Gerwani), bahkan merambah militer meskipun tidak pernah sepenuhnya menguasai TNI. Strategi ini diperkuat dengan isu nasional seperti konfrontasi Malaysia yang mereka balut dengan retorika revolusioner. Namun di balik itu, propaganda kebencian diarahkan kepada kelompok Islam dan nasionalis moderat, yang berujung pada serangkaian aksi kekejaman dan kebiadaban di lapangan. Sejarah telah memaparkan fakta, misalnya, pembunuhan kiai dan santri di Kediri serta Madiun, penganiayaan tokoh NU (Nahdlatul Ulama) di Jawa Timur, konfrontasi dengan Muhammadiyah, Sarekat Islam, penyerangan ke PII (Pelajar Islam Indonesia), hingga penyerangan ke pesantren yang menolak garis ideologi mereka. Meskipun kemudian propaganda yang semula menguatkan PKI akhirnya menjadi bumerang, karena aksi-aksi kekerasan dan upaya kudeta dalam G30S 1965 justru menimbulkan resistensi luas dan mendorong partai itu menuju jurang kehancuran.

Salah satu dampak besar dari kejatuhan PKI pasca Gerakan 30 September 1965 adalah gelombang besar-besaran dalam perburuan, penangkapan, hingga eksekusi terhadap anggota maupun simpatisan PKI. Sentimen politik, sosial, ideologi, dan agama bercampur menjadi bara api yang sulit dikendalikan. Banyak kader inti PKI yang memang terlibat langsung dengan struktur partai dan gerakan bersenjata menjadi target utama, kemudian diadili, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kekejaman yang mereka lakukan. Tetapi dalam praktiknya, amarah massa dan operasi militer juga menyasar orang-orang yang tidak memiliki keterlibatan langsung. Tidak sedikit masyarakat awam yang dituduh simpatisan hanya karena hubungan kekerabatan, atau sekadar berada di lingkungan basis PKI. Di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali terjadi eksekusi massal, termasuk sebagian warga sipil yang tak memahami dinamika politik tingkat nasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konflik ideologi tidak hanya menghantam para aktor politik dan pengikut militannya, tetapi juga menjebak masyarakat biasa sebagai korban sampingan. Meski PKI-lah yang harus bertanggung jawab atas banyak aksi kekerasan terhadap ulama, santri, dan komunitas Islam serta masyarakat lainnya, fakta sejarah juga mencatat bahwa pergolakan besar ini menimbulkan penderitaan luas, dan inilah ironi dari politik ekstrem, bahwa sesungguhnya kekerasan yang dibenarkan atas nama ideologi pada akhirnya mengorbankan kemanusiaan secara lebih luas.

Kompleksitas PKI dan Relasi dengan Agama

Memang, sejarah PKI dengan dinamikanya tidak bisa semuanya dibaca secara hitam-putih. Kompleksitasnya tampak dari kenyataan bahwa sebagian anggotanya adalah Muslim, bahkan ada yang sebelumnya aktif dalam organisasi Sarekat Islam seperti Semaun, Alimin, dan Darsono. Bahkan ada dari tokoh Muhammadiyah seperti Haji Misbach di Solo yang dikenal dengan Haji Merah karena tertarik bergabung dengan PKI. Fakta ini sekilas memberi kesan bahwa PKI tidak sepenuhnya anti agama. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, identitas keagamaan mereka lebih banyak berfungsi sebagai instrumen politik ketimbang refleksi keyakinan yang sungguh-sungguh. Pola relasi PKI dengan Islam bersifat strategis, oportunis, dan pragmatis, bukan murni spiritual atau teologis. Karena sesungguhnya Islam sudah sangat lebih dari cukup menjadi ideologi yang holistik dan komprehensif ketimbang komunisme itu sendiri, atau sosialisme yang dipandang lebih moderat dari komunisme. Di satu sisi mereka berupaya menarik simpati umat Islam agar basis dukungan semakin luas, tetapi di sisi lain, ketika berhadapan dengan ulama, pesantren, atau komunitas Muslim yang menolak ideologi mereka, kekerasan dan kekejaman menjadi jalan yang ditempuh. Tragedi Madiun 1948 menjadi bukti nyata bahwa ulama, kiai, dan santri yang konsisten menentang ideologi komunis justru menjadi target pembantaian. Fakta ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip Islam, seperti menjaga darah seorang Muslim agar tidak tumpah, melindungi kehormatan, dan menjaga harta sesama yang merupakan maqashid syari’ah bukanlah prioritas mereka. Sebaliknya, agama hanya menjadi simbol politik untuk memperoleh legitimasi. Inilah bentuk politik identitas. Dengan kata lain, meski ada Muslim dalam tubuh PKI, tindakan partai secara keseluruhan tetap kontradiktif dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan hakiki, kasih sayang, dan penghormatan terhadap nyawa manusia.

Kekiri-kirian Pasca Reformasi hingga Kini

Fenomena pasca-Reformasi juga memunculkan kembali sebagian pemuda yang cenderung kekiri-kirian. Mereka mengangkat narasi kiri dengan lebih halus (soft approach), atau bisa juga disebut kiri-moderat. Tidak secara blak-blakan menentang prinsip agama, karena memang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Mereka lebih sering mendongkrak kembali tokoh kiri moderat dan karyanya seperti figur Tan Malaka dengan buku Madilog-nya lewat proyek-proyek intelektual. Mendirikan NGO yang mencoba menghidupkan kembali gagasan perlawanan anti kolonial dan anti kapitalis bercorak Marxis. Meskipun jika ditelusuri, komunitas kekiri-kirian lain juga ada yang kontra dengan para pengusung proyek ini, karena dianggap lebih bercorak liberal-kapitalis ketimbang sosialis-komunis ala Tan Malaka. Memang dalam kenyataannya, banyak dari gerakan ini lebih bersifat elitis, terbatas pada lingkar diskusi akademik, seminar, publikasi intelektual, atau konten-konten di media sosial berpeluang monetisasi, yang sebenarnya bahasa yang disampaikan lebih terkesan elitis, akademis, dan mengawang-awang, bukan bahasa yang membumi bagi umumnya masyarakat. Hanya bisa dipahami oleh kaum akademisi, intelektual, pekerja kantoran, atau anak-anak muda yang sedang mengalami pubertas intelektual dan semangat kerakyatan. Jadi, alih-alih membumi pada realitas rakyat kecil yang mereka klaim bela, justru ada semacam paradoks; ideologi kiri yang secara historis lahir dari perlawanan petani dan buruh, justru didaur ulang dalam bentuk wacana kampus dan ruang intelektual perkotaan.

Memang ada sedikit tren yang menunjukkan bahwa propaganda kesetaraan sosial ala kiri masih menarik sebagian kalangan muda. Namun, sejarah panjang kekerasan dan kegagalan praksis komunisme di Indonesia tetap menjadi bayang-bayang yang sulit dihapus, karena  secara mayoritas, masyarakat tetap memiliki sensitivitas dan resistensi (perlawanan) yang tinggi terhadap komunisme atau hal-hal yang berbau ideologi kiri. Ini bukan tanpa alasan, karena memang pengalaman pahit dari pergolakan antara Islam, nasionalisme, dan komunisme yang diwariskan oleh fakta sejarah terlalu dalam untuk dilupakan.

Akhir Kalam

Sejarah sudah seharusnya menjadi cermin, bahwa sesungguhnya masyarakat Islam di Indonesia tidak membutuhkan ideologi impor seperti komunisme maupun kapitalisme, untuk membangun arah kemajuan bangsa. Islam dengan ajarannya yang menyeluruh telah memberi peta jalan (road map) yang jelas, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqāṣid syarī‘ah). Islam lebih realistis dan humanis. Islam menolak pembantaian, menolak kediktatoran, dan menolak penindasan, sekaligus mengajarkan keadilan sosial, distribusi ekonomi yang merata lewat kebijakan ekonomi berkeadilan, menumbuhkan semangat berbagi lewat sedekah dan zakat, membangun sumber daya ekonomi berbasis wakaf, serta penghormatan yang sangat tinggi terhadap martabat manusia. Dengan fondasi ini, sesungguhnya umat Islam memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk membangun bangsa yang adil, bermartabat, dan berdaulat, tanpa harus terjebak pada ideologi asing seperti komunisme dan kapitalisme yang dalam sejarahnya justru banyak melahirkan luka dan darah.